Semarang, Jatengnews.id – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi sebut buruh di Jawa Tengah adalah investasi dan harus dijaga kesejahteraannya.
Alasannya, kesejahteraan yang diterima buruh akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi provinsi berpenduduk 37 juta jiwa ini.
Baca juga: Gubernur Jateng akan Luncurkan Tiga Program Buruh Jelang Mayday
“Jateng banyak melakukan kemajuan-kemajuan. Buruh tak hanya sebagai alat produksi, namun merupakan suatu investasi yang harus kita jaga, sehingga perlu adanya jaminan-jaminan pemerintah,” ucap Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat menghadiri Dialog Ketenagakerjaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Selasa (29/4/2025).
Dijelaskan, pihaknya senantiasa membangun komunikasi yang harmonis di antara tripartit, yakni pemerintah, buruh, dan pengusaha.
Dengan begitu, semua menerima manfaatnya dengan seimbang. Buruh dapat bekerja dengan nyaman karena sejahtera, dan pengusaha menerima keuntungan dari hasil usahanya.
“Sehingga bapak ibu bisa berkarya, berkontribusi untuk perusahaan, keluarga dan masyarakat,” ucap mantan Kapolda Jateng itu.
Dalam suasana dialog yang santai itu, Ahmad Luthfi mengatakan, sebagai gubernur ia akan terus melakukan upaya-upaya menarik investor ke Jateng, untuk memperluas akses lapangan kerja bagi masyarakat.
Belum lama ini Ahmad Luthfi berbicara dalam sebuah forum investasi yakni Indonesia Investment Summit, di Swissotel PIK Jakarta, Selasa, 15 April 2025.
Luthfi menawarkan investasi ke Jateng, kepada setidaknya 100 investor dari lima negara, yakni China, Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Indonesia.
“Gubernur juga harus bisa marketing. Saya juga jualan. Saya temui semua investor itu (di Jakarta). Ada seratusan investor dari berbagai negara,” ungkapnya.
Baca juga: Demo Buruh Kembali Terjadi di Gubernuran
Dari sisi buruh, dia ingin buruh di Jateng punya jaminan hukum, upah, jaminan kesehatan, dan kesejahteraan lainnya.
Salah satu dukungannya, kata Ahmad Luthfi, di Polda Jateng sudah memiliki desk tenaga kerja. Desk ini bekerja untuk mengawal persoalan-persoalan hubungan industrial, agar terselesaikan dengan baik. (02)
