Karanganyar, Jatengnews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memberikan keringanan berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat yang memiliki lahan kurang dari 200 meter persegi.
Pembebasan PBB dilakukan melalui proses selektif dan kriteria tertentu. Pembebasan PBB ini, mulai dilakukan tahun 2025.
Baca juga: Pemkab Karanganyar Kembali Raih Penghargaan Ombudsman
Kebijakan ini merupakan komitmen Pemkab Karanganyar untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin.
Bupati Karanganyar, Rober Christanto, dalam acara penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di pendapa rumah dinas, Rabu (19/3/2025) menyampaikan bahwa program ini merupakan realisasi janji politiknya saat kampanye pemilihan kepala daerah.
“Ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap, pembebasan PBB ini dapat membantu meringankan beban hidup saudara-saudara kita,” ujarnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Kurniadi Maulato, diperkirakan lebih dari 10 ribu keluarga akan menerima manfaat dari program ini.
“Kami sedang melakukan pendataan secara cermat untuk memastikan program ini tepat sasaran,” jelasnya.
Meskipun program ini berpotensi mengurangi pendapatan daerah sebesar Rp 2-4 miliar per tahun, Pemkab Karanganyar optimis dapat menutup kekurangan tersebut dengan memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor lain.
Selain program pembebasan PBB, Pemkab Karanganyar juga memperkenalkan inovasi dalam pembayaran pajak, yaitu melalui sistem pembayaran digital berbasis QRIS dan aplikasi Bank Jateng.
Baca juga: Pemkab Karanganyar Mulai Perbaiki Jalan Rusak
“Dengan sistem pembayaran digital, masyarakat tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor pajak. Cukup melalui ponsel, pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dan cepat,”jelas Kurniadi.
Ditambahkan Kurniadi, program pembebasan PBB dan inovasi pembayaran pajak digital ini, untuk memberikan lelayanan terbaik kepada masyarakat.(Iwan-02).
