Demak, JatengNews.id – Ratusan guru honorer SE Kabupaten Demak menggelar demo di depan gedung DPRD Kabupaten Demak, Kamis 23 Januari 2025.
Guru honorer Demak yang menggelar demo tergabung dalam Forum Honorer R2-R3 Kabupaten Demak.
Guru honorer Demak tersebut melakukan demo di depan Gedung DPRD Kabupaten Demak untuk menuntut gaji layak.
Baca juga: 13 Kecamatan Terdampak Banjir Demak
Selain itu aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi terkait sedikitnya formasi dalam seleksi PPPK 2024 serta upaya menuntut kejelasan status mereka sebagai tenaga pendidik.
Dari pantauan JatengNews.id di lokasi, ratusan guru honorer Demak melakukan aksi memulai pawai dari Alun-alun Demak menggunakan sepeda motor, lengkap dengan poster dan spanduk yang menyuarakan keresahan mereka.
Beberapa di antaranya bertuliskan “Hargai Pengabdian Kami, PPPK Harga Mati”, “Kami Tak Butuh Kuota HP, yang Kami Butuhkan Penambahan Kuota PPPK”, serta “Pengabdian Kami Lebih dari 10 Tahun” dan masih banyak lagi.
Setelah berorasi di depan Gedung DPRD, mereka melanjutkan audiensi di Ruang Pimpinan DPRD Demak.
Dalam audiensi, Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, menyampaikan apresiasinya atas keberanian guru honorer dalam menyampaikan aspirasi.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Bupati Demak terkait persoalan ini.
“Kami sudah mendorong Bupati agar program GTT dan PTT ini segera terselesaikan. Kami juga akan mengkaji ulang kebutuhan anggaran agar tidak ada guru yang dikorbankan,” tegasnya.
Zayin menambahkan, bahwa kebijakan PPPK paruh waktu yang dikeluarkan Kemenpan harus segera diselaraskan oleh pemerintah daerah.
DPRD bersama Komisi A dan D akan mengawal realisasi tuntutan honorer agar hak-hak mereka terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.
Senada, Ketua Komisi D DPRD Demak, Mukti Kholil, turut mendukung perjuangan ini. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan perbaikan gaji guru honorer, terutama agar gaji mereka minimal setara dengan UMR Kabupaten Demak.
Korlap Forum Honorer Kabupaten Demak, Edy Setiyawan, mengungkapkan bahwa banyak guru honorer yang masih menerima gaji jauh di bawah standar, bahkan ada yang hanya Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulan.
“Kami berharap pemerintah memberikan kebijakan yang lebih manusiawi, gaji setara UMR, dan menghapus potongan-potongan yang tidak wajar dari dana BOS,” ujarnya.
Aksi damai ini melibatkan sekitar 300 guru honorer dari seluruh Kabupaten Demak dan didukung oleh sejumlah anggota DPRD, termasuk Muadzom, Fathan, dan Bambang.
Baca juga: Pemkab Karanganyar Bantu Korban Banjir Demak
Para peserta berharap pemerintah segera merespons tuntutan mereka untuk menciptakan keadilan bagi para tenaga pendidik yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun.
Demikian informasi, ratusan guru honorer Demak menggelar demo di depan gedung DPRD Kabupaten Demak. Semoga ada solusi terbaik. (Sam-01)
