Grobogan, Jatengnews.id – Kabupaten Grobogan untuk saat ini belum bisa menerapkan kebijakan Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji guru.
Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Grobogan tahun 2025 belum mengakomodasi kenaikan gaji guru yang menjadi program unggulan presiden Prabowo Subianto.
Hal diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Grobogan, HM Misbach, Kamis (21/11/2024).
Baca juga : DPRD Grobogan Berharap Fasilitas Shelter Trans Jateng Tidak Ganggu Hak Pejalan Kaki
“Proses penggodokan APBD Kabupaten Grobogan tahun 2025, sudah dilakukan sejak awal tahun 2024. Sedangkan perancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) jauh sebelum rancangan APBD,” jelas HM Misbach.
Sehingga, lanjut HM Misbach, program kenaikan gaji guru tidak masuk dalam APBD Grobogan Tahun 2025.
Namun, ia menegaskan bila penambahan gaji guru sudah ditetapkan sebagai amanat undang-undang maka tentu akan sesegera mungkin dilaksanakan.
Menurutnya, instruksi program dari pemerintah pusat adalah amanat yang bersifat wajib.
“Tidak mungkin kami tidak memberikan (kepada yang berhak menerima), kan tidak mungkin. Pasti kita berikan (penambahan gaji guru),” imbuh HM Misbach.
Kendati demikian, kata HM Misbach, penambahan gaji guru dapat diambilkan atau diusahakan melalui Rancangan Perubahan APBD tahun 2025.
HM Misbach memastikan anggaran tersebut akan tetap diusahakan bila mana program kenaikan gaji guru menjadi amanat undang-undang.
“Katakanlah anggaran sekarang, cukupnya nanti sampai perubahan. Maka setelah perubahan kita carikan uangnya dari mana pasti kita carikan,” tambahnya.
Disisi lain, pihaknya meyakini bila gaji guru benar-benar dinaikan pemerintahan Prabowo Subianto, alokasi dana transfer dari pemerintah pusat pasti akan ditambah untuk kebutuhan kenaikan gaji guru di daerah.
Baca juga : Aplikasi Sim-WAN Optimalkan Tata Kelola Keuangan DPRD Grobogan
“Apalagi jika itu merupakan program unggulan, pasti kebijakan tersebut akan diikuti dengan penyediaan anggarannya,” tandas HM Misbach. (Adv-03)
