Semarang, Jatengnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan perlu kebersamaan untuk meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional pada 2026 mendatang.
Termasuk bagaimana merangsang anak-anak muda untuk dapat menjadi petani yang kreatif. Sebab ada kecenderungan rata-rata usia petani sudah tua dan regenerasi tidak berjalan dengan baik.
Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Berikan Arahan di Musrenbang, Tegaskan Jadi Lumbung Nasional
“Artinya bukan tidak mau jadi petani, tapi untuk merangsang anak-anak muda. Kita mempunyai rasa memiliki untuk menjadi petani milenial, yaitu petani yang punya daya kreativitas yang lebih baik dari pihak orangtuanya yang petani,” kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi usia memimpin Musrenbangwil Eks Karesidenan Pekalongan di Pendopo Kabupaten Batang, Kamis (24/4/2025).
Luthfi memberikan gambaran, anak-anak muda harus bisa membuat atau menghasilkan produk pertanian yang tidak biasa.
Misalnya budidaya bibit sampai lahan pertanian yang tidak terikat pada pestisida, juga pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian.
“Anak-anak muda yang bisa menciptakan kreativitas, kemudian produk unggulan. Nanti programnya bisa dari kita,” jelasnya.
Dalam Musrenbangwil Eks Karesidenan Pekalongan tersebut, Gubernur kembali menegaskan kepada para bupati dan wali kota untuk memiliki satu nafas kebersamaan dalam membangun daerah.
Gubernur tidak ingin lagi ada usulan mengenai infrastruktur yang begitu-begitu saja, karena masalah infrastruktur sudah dilakukan pada tahun 2025. Pada 2026 fokus swasembada pangan.
“Kita patok kita bersama-sama untuk swasembada pangan. Kalau 2025 kemarin adalah infrastruktur, maka 2026 ini adalah swasembada pangan. Dari infrastruktur meningkat menjadi swasembada pangan. Ini perlu karena keberlanjutan,” katanya.
Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Tegaskan Disabilitas Jawa Tengah Dapatkan Prioritas
Ahmad Luthfi juga menegaskan agar bupati dan wali kota bisa tegas untuk menjaga jalur hijau atau kawasan pertanian. Pasalnya, Jawa Tengah kalah produktivitas padi dengan Jawa Timur karena lahan pertanian lebih sedikit.
“Yang sudah tercetak jalur hijau, jangan diubah. Harus tetap jalur hijau. Minta tolong diawasi, itu kewenangan Bupati dan Wali Kota untuk tidak mengubah lahan. Saya juga sudah titipkan ke Menteri ATR/BPN untuk mengawal agar jangan ada perubahan atau pengurangan lahan hijau di Jawa Tengah,” pungkasnya. (02)
