Semarang, Jatengnews.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Ruang Sidang Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jumat 18 April 2025.
FGD yang diadakan oleh DPD RI ini membahas penyusunan rekomendasi atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun RAPBN yang inklusif dan akurat.
Ia juga menyampaikan bahwa DPD RI memiliki kewenangan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat, dan forum FGD seperti ini merupakan ruang penting untuk menyerap aspirasi serta masukan dari akademisi daerah.
Baca juga: LPPM Undip Salurkan Bantuan Korban Banjir di Semarang
Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Mawardi, dalam paparannya menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD hari ini (Kamis, 17 April 2025) berlangsung secara paralel di dua lokasi, yaitu FEB UNDIP dan Universitas Andalas, Sumatera Utara.
Pemilihan FEB Undip sebagai lokasi tidak lepas dari reputasinya sebagai salah satu fakultas ekonomi terbaik di Indonesia, serta rekam jejak para guru besar Undip dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“RAPBN disusun oleh pemerintah bersama DPR, tetapi DPD RI memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan atas dasar kondisi riil di daerah. Melalui Komite IV, kami ingin masukan dari kampus seperti Undip menjadi pondasi dalam menyusun kebijakan fiskal nasional yang tepat sasaran,” jelas Mawardi.
Sementara itu, Rektor Undip, Prof. Dr. Suharnomo, SE., Msi menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Undip, khususnya FEB, sebagai mitra dalam forum diskusi kebijakan nasional.
Ia menegaskan bahwa Undip siap menjadi bagian penting dari pembangunan Jateng dan Indonesia, melalui pendekatan kolaboratif dan kontribusi nyata di berbagai bidang.
“Terima kasih atas kepercayaan DPD RI kepada kami. Kami merasa terhormat dan sekaligus terpanggil untuk mengambil peran strategis. Kami percaya, pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan hanya bisa terwujud melalui kerja sama pentahelix—antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media,” ungkap Prof. Suharnomo.
Ia juga menekankan bahwa Undip memegang teguh prinsip Bermartabat dan Bermanfaat—yakni bermartabat dalam integritas akademik dan keilmuan, serta bermanfaat secara nyata bagi masyarakat.
Sebagai implementasi dari komitmen sosial tersebut, Prof. Suharnomo memaparkan berbagai program yang telah dijalankan oleh Undip dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembentukan SDM unggul, antara lain penerimaan lebih dari 2.500 mahasiswa penerima KIP-K (Bidikmisi), pemberian beasiswa penuh untuk 120 mahasiswa di Jepara dengan fasilitas asrama, makan tiga kali sehari.
“Kami percaya, pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk mobilitas sosial secara vertikal (perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke arah yang lebih tinggi dalam struktur sosial). UNDIP ingin mengambil peran aktif agar Jawa Tengah tidak lagi menjadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi kedua di Indonesia,” imbuhnya.
Undip juga telah mengimplementasikan 35 bidang penugasan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk program penyediaan air bersih dengan teknologi desalinasi di wilayah pesisir seperti Pekalongan, Jepara, Demak, dan Blora. Teknologi ini mengubah air payau menjadi air siap minum, didukung oleh energi terbarukan melalui solar panel.
Selain itu, Undip telah menerapkan teknologi pengawet hasil pertanian d’ozone di 12 titik lokasi, yang terbukti mampu memperpanjang daya simpan panen cabai dan mengurangi potensi kerugian petani.
Baca juga: Pemkot Semarang dan Undip Jalin Kerjasama Tingkatkan Kualitas Dokter
“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pembangunan ekonomi. UNDIP ingin inline dengan DPD RI, agar kajian akademik kami dapat memberikan kontribusi konkret bagi kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi yang inklusif,” kata Prof. Suharnomo menegaskan.
Hadir dalam FGD memberikan paparan untuk bahan diskusi, dua guru besar Undip dari Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, yaitu Prof. F.X. Sugiyanto dan Prof. Nugroho S.B. Maria. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Heru Susilo, M.T. Diskusi dipandu oleh akademisi Undip, Mohamad Egi Destiarsono, M.S.E. dan lainnya. (01).
