Semarang, Jatengnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak para bupati/wali kota atau pimpinan tinggi di Jawa Tengah untuk memberikan fasilitas kemudahan bayar pajak.
Hal ini dikatakan Ahmad Luthfi ketika membuka pameran otomotif Government Auto Show (GAS) Ngopeni Nglakoni di The Park Mall Semarang Kamis (17/4/2025).
Baca juga: Gaya Kepemimpinan Gubernur Jateng Diapresiasi
Terdapat 17 merek kendaraan mobil dan tiga motor dalam pameran otomotif GAS tersebut. Dalam kegiatan itu, juga difasilitasi layanan Samsat Keliling untuk mendekatkan akses dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).
Ahmad Luthfi menjelaskan, dia ingin memberikan gambaran pada bupati/wali kota se Jateng, dalam sinergitas membangun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor otomotif. Termasuk pajak, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
“Sinergitas dalam membangun PAD wilayah, dengan (inovasi) pembayaran pajak. Di mana sengkuyung ini adalah programnya bupati dan wali kota bahkan di tingkat desa untuk bersama-sama menjemput bola terkait dengan wajib pajak,” kata dia.
Luthfi menekankan, bila seorang wajib pajak bukan diperlakukan sebagai objek. Lebih dari itu maka harus dilihat sebagai subjek.
“Kita uwongkan (manusiakan) masyarakat, sehingga secara sadar mereka akan ikut serta membangun wilayah kita. Intinya itu,” ucapnya.
Pihaknya mencontohkan, salah satu program Pemprov Jateng yang sedang berjalan yakni pemutihan dimulai 8 April-30 Juni 2025. Dalam pemutihan itu, ditawarkan penghapusan PKB dan denda yang belum terbayarkan dalam beberapa tahun ke belakang. Masyarakat hanya membayar PKB pada tahun berjalan (tahun pembayaran saat ini).
“Misalnya kita ada penghapusan PKB. Secara tidak langsung kemudahan ini dinikmati masyarakat, untuk sadar kembali pajaknya,” kata Luthfi.
PT Jasa Raharja juga mendukung dengan menghapus denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Masyarakat hanya membayar administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
Lebih lanjut, Gubernur optimistis sektor ekonomi dari jual beli kendaraan bermotor akan kembali membaik dengan meningkatnya daya beli masyarakat ke depan.
Kepala Bapenda Jawa Tengah, Nadi Santoso, menguraikan, bila kegiatan ini menjadi ajang promosi dan edukasi tentang dunia otomotif dan layanan publik. Hal itu akan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Sebut Banyak Peluang Investasi di Jawa Tengah
Program Sengkuyung Prioritas 2025, itu, lanjut Nadi, menjadi strategi terpadu untuk menurunkan angka pembayaran PKB yang belum tertunaikan pada tahun berjalan melalui pendekatan kolaboratif lintas wilayah dan lintas perangkat daerah.
Dia memerinci, pada Januari-Februari 2025 masih tercatat lebih dari 495 ribu objek pajak yang belum melakukan pembayaran PKB. Nilai yang belum didapat dari PKB itu mencapai Rp 129,7 miliar dan Rp 80,2 miliar dari Opsen PKB.
“Inilah tantangan yang kita hadapi bersama. Kita mengajak seluruh kepala daerah, perangkat pengelola pendapatan, dan mitra strategis untuk bersama-sama ngopeni lan nglakoni tugas ini demi memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujarnya. (02)
