Karanganyar, Jatengnews.id – Tim Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) didampingi Inspektorat, Pemerintah Desa Jaten dan Forkompimca, meninjau SMK Tunas Nusantara Jaten yang menjadi calon lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karanganyar, Rabu (16/4/2025).
Kepala Inspektorat Karanganyar Zulfikar Hadid menjelaskan, peninjaun dilakukan untuk melihata kelayakan lahan. Mulai dari luas hingga fasilitas yang dapat dibangun untuk Sekolah Rakyat.
Baca juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dukung Program Sekolah Rakyat
Menurut Hadid, hasil peninjauan ini, menjadi dasar bagi Kemen PU untuk menilai apakah lokasi lahan layak dibangun Sekolah Rakyat atau tidak.
“Ini baru tahap verifikasi administrasi dan lapangan. Selanjutnya akan ditentukan layak tidalnya dibangun Sekolah Takyat di lokasi ini,”jelasnya.
Dikatakan Hadid, meski telah ditinjau, namun belum terdapat kepastian proses lanjutan dari tim Kemen PU, mengingat, kondisi lahan SMK Tunas Nusantara Jaten dinilai kurang memenuhi syarat program Sekolah Rakyat.
Di lokasi Sekolah Rakyat, lanjutnya, akan dibangun fasilitas pendukung, seperti asrama guru, lapangan olahraga, kemudian tempat ibadah, dan aktivitas kegiatan yang lain yang juga menujang pelaksanaan kegiatan utama maupun kegiatan tambahan.
“Luasan lahan tidak ideal. Karena ketentuan petunjuk teknis paling tidak ada 5 hektar yang harus diusulkan. Ada beberapa fasilitas yang harus dipenuhi dalam pembangunan Sekolah Rakyat disamping dengan bangunan utama untuk kegiatan belajar mengajar,”terangnya
Seperti diketahui, Dinas Sosial Karanganyar, mengusulkan SMK Tunas Nusantara Jaten sebagai calon lahan sekolah rakyat berdasarkan hasil rekomendasi Bupati Karanganyar.
Baca juga: Pemkab Karanganyar Gelar Gerakan Pangan Murah
Kepala Dinas Sosial Karanganyar, Sugeng Raharto mengatakan, pertimbangan pemilihan SMK Tunas Nusantara Jaten, lantaran lokasi sekolah berada di Kecamatan Jaten yang notabennya belum memiliki sekolah menengah atas atau SMA.
Sugeng berhatap, pembangunan Sekolah Rakyat, diharapkan dapat terealisasi tahun ini, namun tetap harus menunggu arahan dari pusat. Mengingat, seluruh pembiayaan dari pemerintah pusat.(Iwan-02).
