Demak, Jatengnews.id – Komnas Perempuan melakukan kajian terkait dampak krisis iklim terhadap kekerasan berbasis gender di empat wilayah.
Salah satu wilayah kajian tersebut adalah Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang dipilih karena fenomena tenggelamnya desa tersebut akibat abrasi dan banjir rob.
Baca juga : Indahnya Pesona Tersembunyi Desa Timbulsloko
Kajian ini melibatkan Puspita Bahari sebagai mitra lokal yang melakukan penelitian di lapangan. Dalam kajian ini, Puspita Bahari melakukan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, Aparat Penegak Hukum (APH), serta kelompok rentan seperti perempuan penyintas, lansia, dan penyandang disabilitas.
Ketua Puspita Bahari, Masnuah, menyoroti kondisi ini dengan menekankan perlunya dukungan lebih dari pemerintah. Salah satu temuan utama adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan publik, yang semakin memperburuk kondisi penyandang disabilitas yang terisolasi.
“Dari kajian ini kami menemukan sosok Turiyah dan Agus Priyanto (45), kawan-kawan disabilitas yang terjebak dan butuh dukungan komprehensif dari pemerintah daerah. Dukungan itu bukan hanya sekadar bantuan sembako, tetapi juga infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan yang terpenting adalah pengakuan identitas sebagai warga Dukuh Timbulsloko,” jelasnya, Sabtu (22/3/2025).
Salah satu penyandang disabilitas di Dukuh Timbulsloko, Turiyah (39), mengalami lumpuh sejak 2009 akibat kecelakaan. Sejak desanya mulai tenggelam pada 2010, ia tak pernah keluar rumah karena akses jalan yang tidak memadai.
Meski menggunakan kursi roda, kondisi banjir rob dan minimnya infrastruktur membuatnya terkurung di rumah, hanya bisa berbaring dan berjualan dari dalam kamar. Akibatnya, ia belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menjadi hak dasarnya sebagai warga negara.
Puspita Bahari pun melakukan advokasi agar Turiyah mendapatkan hak-haknya, termasuk kepemilikan identitas resmi. Dukungan ini mendapat respons positif dari Komnas Perempuan.
“Kami mengapresiasi langkah Dukcapil Demak yang responsif dengan mendatangi Dusun Timbulsloko untuk melakukan perekaman KTP sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara,” ujar Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan.
Dukcapil Demak langsung bergerak setelah menerima surat permohonan dari pemerintah desa dan melakukan perekaman KTP elektronik bagi Turiyah dan Agus Priyanto di rumah masing-masing belum lama ini.
Selain itu, Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak juga memberikan bantuan sosial usaha ekonomi produktif (UEP) sebesar Rp1.100.000 setiap tiga bulan kepada mereka untuk membantu keberlangsungan hidupnya.
Namun, Puspita Bahari menilai masih ada banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, terutama dalam mendata masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak.
Dalam kajian ini, mereka juga menemukan fakta bahwa perempuan nelayan mengalami beban ganda akibat krisis iklim. Mereka harus bekerja keras untuk menopang ekonomi keluarga sekaligus berusaha meninggikan rumah yang terus terendam air.
Baca juga : Cegah Rob, Pemkab Demak Terima Anggaran Rp 500 Miliar untuk Tanggul Laut
“Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada pendataan yang terpilah. Akibatnya, kelompok rentan seperti nelayan, perempuan nelayan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak sering kali tidak mendapatkan hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Ini membutuhkan komitmen tinggi dari berbagai pihak, dan kami siap mendukung proses pendataan agar tidak ada lagi kelompok rentan yang ditinggalkan,” pungkasnya. (Sam-03)
