Demak, Jatengnews.id – Forum Honorer Demak memastikan bahwa pihaknya tidak akan ikut serta dalam aksi turun ke jalan pada Senin, 10 Maret 2025.
Ketua Forum Honorer Demak, Abdullah Syifa, menegaskan bahwa mereka lebih memilih audiensi sebagai langkah utama dalam menyampaikan aspirasi.
Sebagai informasi, pasca keputusan pemerintah menunda pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 memicu gelombang protes di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Demak.
Aksi simbolik pita hitam di media sosial hingga rencana unjuk rasa ke Jakarta digaungkan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut.
Baca juga: DPRD Minta Usut Pemotongan Gaji Guru Honorer di Demak
Menurut Abdullah, sebagian besar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) keberatan dengan kebijakan ini.
Namun, mempertimbangkan suasana Ramadhan dan belum adanya kepastian terkait status pegawai non-ASN kategori R2 dan R3, pihaknya menilai audiensi lebih efektif dibandingkan aksi jalanan.
“Kami memahami kekecewaan rekan-rekan, tetapi kami mengajak semua pihak untuk lebih mengutamakan dialog dengan menghadirkan perwakilan dari Kemenpan-RB, BKN, Kemendagri, DPR RI, serta aliansi honorer lainnya,” ujar Abdullah, Senin (10/3/2025).
Keputusan ini diambil setelah mencermati isi surat edaran Kemenpan-RB yang menyebutkan bahwa CPNS akan mulai bertugas pada 1 Oktober 2025, sementara CPPPK baru akan ditempatkan pada 2 Maret 2026. Hal tersebut dinilai merugikan banyak pihak, terutama mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.
Penundaan ini menimbulkan keresahan di kalangan CPNS dan CPPPK. Beberapa dari mereka mengaku telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya karena menerima panggilan dari instansi pemerintah, tetapi kini justru harus menganggur lebih lama.
“April lalu saya sudah diminta bersiap bekerja di instansi tempat saya diterima sebagai CPNS. Saya pun resign dari pekerjaan saya di Surabaya. Tapi ternyata penempatan ditunda hingga Oktober, berarti saya harus menganggur tujuh bulan,” ungkap DW (26) dengan nada kecewa.
Senada dengan DW, MB (30) yang juga terdampak kebijakan ini mengaku bingung harus memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa penghasilan tetap.
“Saya keluar dari pekerjaan demi mengabdi sebagai CPNS. Gaji saya dulu pas-pasan, tidak ada tabungan banyak. Sekarang, tanpa pesangon dan tanpa kepastian, bagaimana saya menafkahi anak istri saya selama tujuh bulan ke depan?” keluhnya.
Sementara itu, para tenaga honorer yang lolos seleksi CPPPK mengaku lebih berhati-hati dalam menyuarakan pendapat. Mereka khawatir bahwa aksi protes yang terlalu keras justru berisiko membatalkan pengangkatan mereka.
“Jika unjuk rasa tidak berdampak pada pembatalan, saya ikut. Tapi kalau ada risiko, lebih baik diam. Kami yang kena dampaknya, bukan yang membuat kebijakan,” ujar KSD (34).
Di sisi lain, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami penundaan serupa pada masa pandemi Covid-19 menilai bahwa reaksi CPNS dan CPPPK 2024 berlebihan.
Baca juga: Ratusan Guru Honorer Demak Demo di Depan Gedung DPRD, Tuntut Gaji Layak!
Mereka berpendapat bahwa situasi saat ini masih lebih baik dibandingkan kondisi darurat pandemi lalu. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh NM (30), CPNS 2024 yang merasa kondisi saat ini berbeda.
“Saat pandemi, bertahan hidup saja sudah bersyukur. Jadi jangan disamakan dengan situasi sekarang,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada mobilisasi massa dari Demak ke Jakarta. Selain itu, pihak kepolisian juga belum menerima pengajuan izin untuk aksi serupa di Kabupaten Demak. (Sam-01)
