Semarang, Jatengnews.id – Kementrian sosial terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menjelaskan bahwa pemerintah bekerja berdasarkan data untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran.
Baca juga : Baznas Kota Semarang Terus Berupaya Entaskan Kemiskinan
“Pemerintah Pusat telah memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan sebagai langkah awal bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, dalam melaksanakan pengenalan program pengelasan kemiskinan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Jawa Tengah memiliki dua model dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui desa dan PKH.
Model pertama memerlukan satu pendamping PKH untuk menggerakkan minimal 10 orang KPM, sehingga mereka dapat lepas dari kemiskinan.
“Model kedua adalah membuat model pemberdayaan dan pengecasan kemiskinan yang dimulai dari delapan desa dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah,” tambahnya.
Menurutnya, Presiden Prabowo telah memerintahkan bahwa kemiskinan ekstrem harus dihilangkan secara nasional pada tahun 2025, dan angka kemiskinan harus turun sekitar 4,5% hingga 5% pada tahun 2029. Namun, sampai saat ini, belum ada perubahan kualitas dan kuantitatif terhadap penurunan angka kemiskinan.
Pemerintah juga akan melakukan identifikasi untuk mengetahui siapa saja yang masih menerima bantuan sosial, sehingga data menjadi lebih clear.
Baca juga : Pemkot Semarang Percepat Penyelesaian Masalah Pemukiman dan Perhunungan
“Presiden telah menyatakan bahwa efisiensi tidak akan mengganggu program bantuan sosial, sehingga program bantuan PKH, program atensi untuk lansia dan disabilitas, tidak akan terganggu,” katanya. (03)
