Semarang, Jatengnews.id – Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) yang dihadiri oleh Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh kepala daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra menjelaskan bahwa pentingnya kolaborasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, mendorong peningkatan investasi, serta mempercepat digitalisasi khususnya untuk segmen pemerintah.
Baca juga : Bank Indonesia Beri 7 Tips Terhindar Dari Phising
“Sinergi kebijakan ini menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing Jawa Tengah di kancah nasional maupun global,” katanya dikutip Kamis (13/02/2025).
Rahmat memaparkan kondisi inflasi di Jawa Tengah per Januari 2025 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,46% (mtm) atau 1,28% (yoy) dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik bagi rumah tangga kecil. Namun, kenaikan harga beras masih menjadi tantangan utama, mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu produsen beras terbesar di Indonesia.
Beras cukup sering menjadi komoditas yang termasuk dalam 10 besar penyumbang inflasi di Jawa Tengah tahun 2018-2024. Beberapa kendala struktural seperti alih fungsi lahan dan rendahnya adopsi teknologi pertanian turut memengaruhi pasokan beras di Jawa Tengah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan Luas Lahan Tanam (LLT) serta memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola rantai pasok pangan agar lebih efisien.
Lebih lanjut, Rahmat turut menyampaikan perihal pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang masih berkisar pada 5% dan perlu didorong agar mencapai target 8% pada 2029. Oleh karena itu, penguatan strategi investasi berfokus pada sektor prioritas, seperti pertanian dan industri pengolahan.
Baca juga : Bank Indonesia dan Pemprov Jateng Dorong Pemanfaatan Cabai Kering
“KERIS Jateng menargetkan optimalisasi promosi investasi, perluasan basis investor, dan peningkatan kualitas proyek investasi melalui kerja sama dengan universitas dan sektor swasta. Di sisi kebijakan makroprudensial, insentif likuiditas akan diarahkan untuk sektor-sektor yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja,” katanya. (03)
