31 C
Semarang
, 11 February 2025
spot_img

Begini Reaksi Pemkab Karanganyar Atas Kebijakan Pemangkasan Anggaran

Karanganyar, Jatengnews.id – Kebijakan pemerintah pusat yang mengeluarkan efisiensi anggaran, berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah. Terutama anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pj Sekda Karanganyar Kurniadi Maulato kepada wartawan, Selasa (11/2/2025) menyampaikan, efisiensi anggaran berdampak pada pemotongan anggaran yang berasal dari DAK sebesar Rp144 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan irigasi dan jalan.

Baca juga: Dewan Apresiasi Kinerja Pemkab Karanganyar

Selain pemotongan anggaran DAK, efisiensi anggaran juga berdampak pada pemangkasan biaya perjalanan dinas yang mencapai Rp31,5 miliar atau 50 persen dari totaal biaya perjalanan dinas selama satu tahun anggaran.

“Kami  harus mengikuti instruksi  pemerintah pusat. Kita melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Peruntukannya untuk apa saja, kami menunggu emerintah pusat,”ujarnya.

 Kurniadi menjelaskan, efisiensi anggaran ini telah dikoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Untuk efisiensi, kami serahkan ke OPD masing-masing. Mana yang menjadi  prioritas mana yang tidak. Prinsipnya ketaatan angka yang diefisienkan itu, harus dipatuhi,”jelasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi  menyampaikan, masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai efisiensi anggaran tersebut.

Timotius Suryadi menjelaskan, dalam hal pengembangan, menurut Timotius, Pemkab Karanganyar lebih leluasa dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui DAU Dana Alokasi Umum (DAU).

“Nanti kita tunggu penjelasan lanjutan. Karena kita belum menerima penjelasan lebih lanjut, anggaran mana saja yang masuk dalam efisiensi,”jelasnya.

Baca juga: Pemkab Karanganyar Kembali Raih Penghargaan Ombudsman

Terkait dampak Inpres No 1 Tahun 2025 terhadap program unggulan bupati dan wakil bupati terpilih, Timotius menegaskan, semuanya pasti akan diupayakan untuk dilaksanakan. Terutama pada saat bupati dan wakil bupati terpilih sudah memimpin.

Dikatakannya, Pemkab akan mengatur agar semua tetap simultan dengan memilih kegiatan mana yang menjadi prioritas.

“Kita siapkan finalisasi penajaman usulan kegiatan yang menjadi quick win program gratis dari bupati wakil bupati itu betul-betul menjadi ruang berkomunikasi antara pemimpin dengan rakyat,”ujarnya.(Iwan-02).

Berita Terkait

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA PILIHAN