Semarang, Jatengnews.id – Memasuki masa kampanye Pilkada serentak 2024, pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini (NHS) mengungkapkan keprihatinannya mengenai kondisi Pilkada di Jawa Tengah.
Menurutnya, kontestasi ini lebih mencerminkan pertarungan antar elite di tingkat pusat daripada mencerminkan aspirasi masyarakat daerah.
Baca juga: Magelang Deklarasikan Desa Antipolitik Uang Terbanyak di Jawa Tengah
Dalam wawancara yang berlangsung pada Jumat (18/10/2024), Nur Hidayat menyatakan bahwa masyarakat lokal tidak memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka.
“Pilkada ini sesungguhnya pertarungan antar elite di level pusat. Tidak ada sangkut pautnya di daerah,” tegasnya.
Analisisnya berfokus pada calon gubernur yang diusung dalam Pilgub Jateng, seperti pasangan calon Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen dan Andika Perkasa – Hendrar Prihadi, yang dinilai berasal dari keputusan pusat.
“Apakah aspirasi daerah mendukung kedua pasangan ini? Hanya pada bagian tertentu,” jelasnya.
Lebih lanjut, NHS menekankan bahwa Pilkada seharusnya merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah, tetapi kenyataannya kini terlihat seperti keputusan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pusat.
“Kepala daerah seharusnya menjadi wakil rakyat di daerah, bukan hanya wakil kepentingan pusat,” ujarnya.
Baca juga: Tensi Geopolitik Makin Panas, Jokowi Minta TNI Terus Perbaiki Diri
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jateng, tetapi juga terlihat di Jawa Timur dan Jawa Barat. NHS mengkhawatirkan bahwa masyarakat hanya dapat memilih dari calon-calon yang ditentukan oleh elit politik pusat, yang berpotensi mengancam keberlangsungan desentralisasi politik di Indonesia.
Dengan kondisi ini, penting bagi masyarakat untuk menyadari dampak dari sistem yang ada, agar dapat memperjuangkan otonomi daerah yang lebih substansial dalam pemilihan mendatang.(kamal-02)
