Semarang, Jatengnews.id – Perkembangan inflasi gabungan 9 (sembilan) kota/kab IHK di Jawa Tengah terkendali, berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5%+1%.
Namun demikian, terdapat potensi kenaikan harga komoditas pangan terutama disebabkan peningkatan permintaan masyarakat dalam periode Pilkada dan Nataru 2024, di tengah periode musim tanam padi dan hortikultura.
Baca juga : Ketika Siswa SMP Ikuti Olimpiade Cinta Bangga Paham Rupiah Pertama di Jawa Tengah
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menyampaikan beras, sebagai komoditas pangan penyumbang inflasi terbesar pada 2018-2024, menghadapi sejumlah kendala struktural di Jawa Tengah. Kendala tersebut meliputi alih fungsi lahan, inefisiensi pengelolaan lahan, keterbatasan adopsi teknologi pertanian, dan biaya produksi yang tinggi, yang berdampak terhadap ketersediaan pasokan.
“Permasalahan rantai pasok yang panjang juga menjadi tantangan bagi komoditas beras. Sementara itu, produk hortikultura, terutama aneka cabai dan bawang merah, juga dihadapkan pada produksi yang tidak merata dan rentan dengan anomali cuaca dan hama,” katanya dikutip Jumat (27/09/2024).
Ia menyampaikan urgensi penguatan koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi serta inovasi pengendalian inflasi pangan secara end-to-end. Inovasi dari hulu ke hilir dimaksud harus dioptimalisasi secara simultan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong perluasan jangkauan distribusi. Optimalisasi BUMD dan BUMP perlu ditingkatkan untuk memperpendek rantai distribusi dan menjadi offtaker dalam menyerap pasokan yang berlebih.
“Lebih jauh, untuk menjaga kecukupan pasokan di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu diperluas tidak hanya mencakup antar-provinsi, melainkan juga antar-kabupaten/kota di Jawa Tengah” tambahnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S, M.M, menekankan bahwa strategi inovatif dalam pengendalian inflasi perlu dilakukan. Kecukupan komoditas pangan, terutama beras, perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan harga pangan selama Pilkada 2024 melalui operasi pasar yang masif dan distribusi Cadangan Beras Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada kelompok rentan.
Baca juga : Mas-Mbak Jawa Tengah Diharapkan Mampu Tingkatkan Kunjungan Pariwisata
“Bupati/Walikota di Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani serta penyuluh pertanian dalam intensifikasi lahan, mengoptimalkan digital farming, memanfaatkan lahan tidur, memperluas urban farming serta perlunya menyusun neraca pangan,” katanya. (03)
