Beranda Daerah Apel Gelar Pasukan Jadi Sinergi TNI Polri Ciptakan Pemilu Damai di Jawa...

Apel Gelar Pasukan Jadi Sinergi TNI Polri Ciptakan Pemilu Damai di Jawa Tengah

Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2024 bertempat di lapangan parade Kodam IV Diponegoro Semarang. Senin (26/8/2024). (Foto : Dokumen)

Semarang, Jatengnews.id – Kabidhumas Polda jateng Kombespol Artanto menjelaskan bahwa Polda Jateng berkomitmen menjamin kemananan  dalam pelaksanaan Pesta demokrasi Pilkada 2024.

Adapun, 24.340 personil Polri, 3.100 Personel TNI dan 113.622 personel Sat Linmas dibantu oleh 5.952 anggota Satpol PP baik dari Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota dikerahkan untuk pengamanan Pilkada.

Baca juga : Yoyok Sukawi Dampingi AHY di Polda Jateng, Dukung Pemerintah Sikat Mafia Tanah

“Komitmen Polri bersinergi dengan TNI dan Stakeholder terkait dalam menjaga keamanan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih secara bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun dalam setiap tahapan proses pemilu, mulai dari kampanye hingga pemungutan suara dan penghitungan suara,” ujarnya dalam Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2024 bertempat di lapangan parade Kodam IV Diponegoro Semarang. Senin (26/8/2024).

Dia meminta masyarakat ditengah kontestasi Pemilu yang menjadikan masyarakat terpolarisasi karena perbedaan pilihan sehingga terpecah untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

“Mari kita bersama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, terutama pada saat tahapan Pilkada 2024. Karena Polri tidak bisa bergerak sendiri, tentunya butuh support dan dukungan dari masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jateng Komjen Pol (purn) Nana Sudjana menyampaikan bahwa Gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dan almatsus serta kendaraan dinas yang akan digunakan TNI Polri beserta unsur pendukung terkait Operasi Mantap Praja Candi 2024-2025.

Baca juga : HUT Bhayangkara di Semarang Mbak Ita Apresiasi Kepemimpinan Kapolda Jateng

“Potensi bencana alam agar diantisipasi agar tidak terjadi pemilu susulan maupun juga kerawanan pengerahan massa dan penyebaran berita Hoax yang dapat memprovokasi masyarakat,” imbuhnya. (03)





Exit mobile version