Semarang, JatengNews.id – Hingga Selasa 27 Agutus 2024 hari ini sudah ada dua calon Gubernur Jateng yang diumumkan oleh partai politik.
Partai-partai yang bergabung dalam poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang berisi Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN, PPP, Demokrat, Nasdem dan PSI mengusung Irjenpol Ahmad Luthfi sebagai calon Gubernur Jateng dan KH Taj Yasin sebagai calon Wakil Gubernur Jateng dalam Pilkada serentak tahun 2024.
Kemudian PDIP juga sudah mengumumkan rekomendasinya untuk Jendral (Purn) Andika Perkasa sebagai Cagub dan Hendrar Prihadi (mantan Wali Kota Semarang) sebagai Cawagub Jateng.
Menanggapi situasi ini, Pengamat Politik UIN Walisongo Semarang Dr Muhammad Kholidul Adib mengatakan, ini menjadi sorotan masyarakat bahwa adanya dua jendral dari dua satuan yang berbeda yaitu Ahmad Luthfi yang berasal dari satuan Polrim sedangkan Andika Perkasa dari TNI.
Menurutnya, hal telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat jika kedua jendral yang menjadi Cagub Jateng tersebut akan menyeret institusi asal keduanya untuk terlibat dalam pertarungan Pilgub Jateng 2024.
Baca juga: Pilgub Jateng Membara Andika Perkasa Siap Lawan Ahmad Luthfi
“Kekhawatiran ini cukup beralasan walau aturan baik institusi TNI maupun Polri sebagai aparat pertahanan dan keamanan negara harus netral,” tegas Kholidul Adib yang juga Dosen FISIP UIN Walisongo kepada JatengNews.id, Selasa 27 Agutus 2024.
Ia menyampaikan, penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus tegas untuk mengawal pilkada agar berjalan dengan demokratis dan bermartabat. Salah satunya dengan mengawasi aparat negara baik TNI, Polri maupun ASN agar benar2 netral tidak terlibat dalam dukungan pilkada.
Masyarakat juga harus aktif mengawasi jangan sampai institusi negara terlibat dukung-mendukung cagub tertentu. Jika menemukan ada indikasi tidak netral maka harus dilaporkan ke Bawaslu.
Institusi TNI masih di bawah kendali Panglima TNI dan institusi Polri juga masih dalam kendali Kapolri yang sama-sama dalam kendali Presiden Jokowi. Maka Presiden Jokowi harus bisa menjamin bahwa kedua institusi ini benar2 netral dan tidak benturan di lapangan akibat adanya mantan anggota TNI dan Polri yang maju dalam pilkada. Kuncinya ada pada instruksi presiden.
“Di sinilah kita berharap presiden benar-benar netral agar tidak mengarahkan institusi negara seperti TNI, Polri dan ASN terlihat dalam dukung-mendukung cagub. Kalau tidak netral nanti bisa memicu ketidakpuasan elemen masyarakat yang berbeda dukungan Pilgub dan ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik di kalangan masyarakat. Harapan kita Pilgub Jateng berjalan dengan damai tidak ada kekerasan,” jelasnya.
Agar pilkada berjalan demokratis dan damai maka kita berharap aparat TNI dan polisi benar2 bisa netral. Pengalaman pilpres 2024 jika ditemukan ada oknum yang ikut bermain dalam pemenangan capres maka pada Pilgub 2024 diharapkan hal itu tidak akan terulang lagi, sehingga Pilgub berjalan demokratis dan damai tanpa ada kecurangan.
Berjalan Sengit
Ahmad Luthfi yang pernah menjadi Kapolda Jateng memang lebih populer di kalangan masyarakat dan lebih siap mengikuti Pilgub apalagi mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang didukung Jokowi dan Prabowo Subianto.
Dia juga sudah memahami kondisi dan peta masyarakat Jateng dan sudah banyak membangun jaringan ke berbagai elemen masyarakat, maka wajar jika Ahmad Luthfi sementara ini lebih populer apalagi balihonya sudah beberapa bulan lalu muncul merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Hal ini tentu agak beda dengan Andika Perkasa yang baru muncul akhir2 ini, apalagi beliau lebih banyak di luar Jateng akan tapi berkat dukungan total dari PDIP yang memiliki basis massa loyal di Jateng juga akan membuat Andika mudah untuk bergerak membangun dukungan masyarakat. Intinya kompetisi antara Ahmad Luthfi dan Andika Perkasa akan berjalan sengit.
“Kita berharap penyelenggara pemilu terutama Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan baik dengan menggerakkan para pengawas pemilu hingga tingkat desa untuk benar2 bekerja sesuai dengan UU Pilkada yaitu melaksanakan tugas pengawasan dengan baik,” tambahnya.
Baca juga: Kaesang Gagal Maju Pilgub Jateng, Golkar Cari Sosok Religius Pendamping Luthfi
Siapa pun itu dari unsur apapun baik TNI, Polri, ASN, partai politik, peserta pilkada (para kandidat) dan tim kampanya agar mematuhi aturan main yang diatur dalam UU Pilkada dan tidak melakukan pelanggaran.
Jika ada yang melakukan pelanggaran maka harus ditindak. Pilkada adalah bagian dari mekanisme suksesi kepemimpinan di tingkat lokal dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi karena inti dari demokrasi adalah penegakan hukum maka kita berharap UU Pilkada benar2 dipatuhi demi terciptanya demokrasi yang sesungguhnya. Pilkada agar tidak sebatas demokrasi prosedural tapi juga demokrasi substansial yaitu demokrasi yang benar-benar menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat bukan dimainkan oleh mereka yang ingin menang dengan curang.
Apakah kedua cagub jendral ini akan menggeret institusinya dalam Pilgub? Secara jaringan, Ahmad Luthfi atau Andika Perkasa sama-sama punya kemungkinan untuk menggunakan institusinya masing-masing untuk terlibat dalam pilgub.
Namun saya percaya baik Ahmad Luthfi maupun Andika Perkasa tidak akan menggunakan institusinya dalam Pilgub karena beliau berdua orang-orang terbaik yang paham aturan.
Kalau dari sisi peluang mungkin Ahmad Luthfi yang didukung oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto lebih punya kemungkinan untuk menggunakan institusinya tapi sekali lagi saya yakin beliau tidak akan menggunakan institusi Polri untuk kepentingan pilgub.
Sedangkan Jendral (purn) Andika Perkasa juga ada kemungkinan menggunakan institusi TNI mengingat beliau juga mantan panglima TNI tapi garis komando TNI sekarang berada pada panglima yang sekarang aktif yang tentu saja lebih tunduk kepada Presiden Jokowi dan kepada presiden terpilih Prabowo yang nanti bukan Oktober akan dilantik sehingga presiden melalui panglima TNI yang sekarang masih aktif lebih bisa mengontrol TNI maka di sini kita berharap agar institusi TNI dan Polri benar2 netral agar terjaga kondusifitas di Jawa Tengah. (01)
