Semarang, Jatengnews.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana hadir dalam acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Kamis (15/8/2024).
Acara yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah itu menandai pergantian kepala dari Hari Wiwoho kepada Karyadi.
Baca juga: Pemprov Jateng Canangkan Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Wacana Lakukan Sweeping
Sebelumnya, Karyadi menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Hari Wiwoho berpindah tugas menjadi Inspektur Utama pada Inspektorat Penegakan Integritas BPK RI.
Nana Sudjana mengatakan, selama kepemimpinan Hari Wiwoho, pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di Pemprov Jateng maupun di pemerintah kabupaten/ kota berjalan dengan baik. Maka, pihaknya menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin baik selama ini.
“Selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Jateng, utamanya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, ini dapat kami laksanakan,” katanya.
Nana berharap, jalinan sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat ditingkatkan di kepemimpinan selanjutnya, terutama terkait dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.
“Atas saran ataupun rekomendasi yang telah diberikan selama ini, Pemprov Jateng dapat menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut,” ungkapnya.
Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ahmadi Noor Supit menambahkan, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Provinsi Jateng sangat baik. Bahkan, hingga akhir tahun 2023 telah mencapai 93,52%.
Baca juga: Peringati Hari Jadi ke 79 Jawa Tengah, Pemprov Jateng Gelar Bakti Sosial
“Angka ini sudah jauh lebih target nasional yang sebesar 75 %,” bebernya.
Meski sudah kategori baik, Ahmadi tetap berpesan supaya tetap ditingkatkan. Apalabila ada kendala, dapat dikonsultasikan dan dibahas dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah. (02)
