Karanganyar, Jatengnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Karanganyar menilai Pemkab Karanganyar tidak serius menangani persoalan kemiskinan.
Penurunan angka kemiskinan yang hanya mengalami penurunan 0,2 persen, tidak sebanding dengan rasio yang ada.
Baca juga: DPRD Karanganyar Minta Persoalan Sampah Harus Tuntas 2025
Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Anung Marwoko menjelaskan dalam RKPD, pengentasan kemiskinan menjadi skala prioritas. Artinya, menurut Anung, penurunan kemiskinan, menjadi prioritas pada tahun 2025.
Anung menjelaskan salah satu indikator penurunan kemiskinan adalah jumlah rumah tidak layak huni (RTLH). Saat ini, kata Anung, jumlah RTLH di Karanganyar sebanyak 11.300 unit. Sedangkan yang dianggarkan tahun 2025, hanya 50 unit RTLH.
“Ratio tidak sebanding. Dari 11.300 jumlah RTLH, hanya 50 yang dianggarkan. Ini menunjukkan tidak ada keseriusan dari Pemkab Karanganyar untuk menuntaskan kemiskinan berdasarkan indikator RTLH ini,”jelasnya Rabu (7/8/2024).
Jika serius menurunkan angka kemiskinan, tegas Anung, DPRD Karanganyar meminta kepada Pemkab untuk menganggarkan 2 persen APBD tahun 2025 untuk RTLH.
Baca juga: Pemkab Karanganyar Asumsikan APBD Tahun 2025 Senilai Rp2,3 Triliun
Dana RTLH ini, terang Anung, juga bjsa diambil dari Baznas dan dana CSR sejumlah perusahaan yang ada di Karanganyar.
“Prioritaskan untuk RTLH. Jangan hanya digunakan untuk pembangunan kantor. Itu tidak penting. Apalagi penurunan angka kemiskinan hanya 0,2 persen. Kita harus malu kepada masyarakat,”tukasnya. (Iwan-02).
