Semarang, JatengNews.id – Untuk mengatasi banjir di Kota Semarang, Pemerintah Kota (Pemkot) berencana bikin blue print dan tata kota wilayahnya.
Pemkot berencana membuat blue print terkait saluran air (drainase) dan tata kota wilayah di Kota Semarang sebagai upaya pengentasan wilayah banjir maupun tanah longsor khususnya di area permukiman.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan jika dibuatnya blue print ini nantinya dilakukan agar saluran atau drainase yang ada di permukiman ataupun jalan bisa terdeteksi dengan baik, sehingga tidak menyebabkan banjir ataupun genangan.
Baca juga: Pemkot Semarang Kembali Fasilitasi PSIS Latihan di Stadion Citarum
Mbak Ita, sapaan akrabnya mencontohkan kawasan Bukit Sari yang tak jauh dari Nasmoco Gombel sering tergenang, setelah diruntut dulunya daerah tersebut ada embung, dan drainase. Namun saat ini tertutup, dan diganti seperti penampungan air bawah tanah.
Contoh lainnya adalah drainase yang ada di dekat Rumah Sakit Permata Puri Ngaliyan, yang sempat amblas beberapa waktu lalu. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kata dia, tidak mengetahui adanya saluran air yang ada di bawah jalan raya.
“Ini yang kerap jadi masalah, drainasenya tidak tahu ada atau tidak. Bahkan ada yang tertutup saat pembangunan, nah ini yang menjadi PR, sehingga perlu dibuat blue print secara keseluruhan,” katanya usai Musrenbang RPJPD kota Semarang 2025-2045 dan Musrenbang 2025 di Balai Kota Semarang, Jumat (19/4) lalu.
Selain blue print drainase, lanjut dia juga akan dibuat blue print tata kota dan perizinan. Terkadang kata dia, Dinas Penataan Ruang (Distaru)Â mengeluarkan izin kepada pengembang perumahan ataupun investor, tapi izin ini tidak diketahui Disperkim, DPU ataupun pemangku wilayah.
“Kasusnya seperti longsor di beberapa perumahan kemarin, ternyata dinas lain nggak tahu. Baru tahu saat terjadi longsor, nah setelah dicek belum diserahkan fasum dan fasosnya,” bebernya.
Menurut Mbak Ita, penanganan banjir dan rob ini sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang berbeda sehingga harus terintegrasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas terkait pelayanan publik misalnya sekolah dan kesehatan. Menurut dia, banyak wilayah jauh dari sekolah sehingga perlu dilakukan penambahan sekolah terutama SMP.
Mbak Ita menjelaskan, pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemkot adalah bagaimana bisa menyelesaikan program tahun yang dicanangkan tahun 2026 pada tahun ini.
“Syukur-syukur dari SMP ini bisa terintegrasi sampai SMA. Lalu juga ada penanganan limbah dan air minum yang melalui smart water management dan water smart city dengan tujuan kelayakan kita sebagai hunian bisa lebih tinggi,” pungkasnya.
Baca juga: Mbak Ita Minta Pengusaha Selesaikan Pembayaran THR ke Pekerja
Senada, Kepala Bappeda Kota Semarang, Budi Prakosa mengatakan, blueprint ini kaitannya dengan rencana 20 tahun ke depan.
“Otomatis kami harus menyiapkan dokumen-dokumen kebijakan semua sektor. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur termasuk transportasi dan sumber daya air ini sedang kami siapkan,” ujar Budi.
Menurutnya, tahun 2024 ini fokus dari Bappeda yakni penyusunan dokumen terkait sumber daya air. “Kan kita sudah punya naskah akademik, cuma dalam perkembangannya ada perubahan dinamika wilayah. Terlebih, komponen sumber daya air tidak hanya berkaitan dengan hidrologi tetapi juga ada potensi perusak karena bencana atau sumber daya,” sebut dia. (Adv-01)
