Jakarta, Jatengnews.id – Berikut informasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng terima insentif Rp 5 miliar lebih untuk penanganan kasus stunting.
Bagi anda yang ingin mengtahui secara lengkap Pemprov Jateng terima insentif Rp 5 miliar lebih untuk penanganan kasus stunting bisa anda simak berita dibawah ini.
Berkinerja baik dalam penurunan stunting, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima hadiah insentif fiskal lebih dari Rp5,97 miliar. Kinerja penurunan angka stunting Jateng berada pada peringkat dua setelah DKI Jakarta.
Pencapaian tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Kinerja Fiskal Tahun Berjalan, Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Penerimaan penghargaan berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jumat (6/10/2023) sore.
Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada seluruh daerah yang berhasil menerima penghargaan, karena mencapai kinerja yang baik. Menurutnya penghargaan yang diterima, harus menjadi pemicu untuk lebih besar dalam memberikan berkontribusinya.
“Saya berharap insentif dan penghargaan ini, bukan semata tujuan akhir daripada Saudara-saudara dalam bekerja. Melainkan menjadi pemicu untuk berkontribusi lebih besar lagi,” pesan Wapres.
Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting Indonesia pada 2022 sebesar 21,6%. Angka ini turun signifikan dari 2018 yang berada pada angka 30,8%.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri. Namun saya minta, kita tidak boleh berpuas diri, karena masih ada target yang harus kita kejar, yaitu prevalensi stunting 14% di tahun 2024,” kata Wapres.
Untuk mencapai target prevalensi 14%, lanjutnya, tantangannya tidaklah ringan. Terlebih, 2024 adalah tahun politik. Maka, pekerjaan rumah hari ini, memastikan bagaimana pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan di daerah tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting, sebagai prioritas pembangunan.
Menurut Wapres, pelajaran dari pelaksanaan program penurunan stunting selama empat tahun terakhir, menunjukkan komitmen politik yang tinggi dari para pemimpin di pusat dan daerah.
Komitmen politik, kata Ma’ruf, akan membantu memastikan adanya mobilisasi sumber daya yang diperlukan, juga mendorong perbaikan koordinasi di lapangan, dan implementasi pelaksanaan program, agar lebih tepat sasaran.
“Oleh karena itu, saya minta kepada Saudara-saudara penjabat gubernur, bupati/ wali kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas, pada saat transisi pemerintahan nanti,” tandasnya. (03)
